Panduan Praktis Kontrak | Hukum Dagang dan Perusahaan | Sumber ditinjau: 18 November 2026
Para sekutu mungkin sepakat secara lisan bahwa satu orang akan mengelola perusahaan dan laba akan dibagi rata. Mereka lalu menandatangani akta pendirian standar tanpa mengatur batas wewenang pengelola, pengalihan kepemilikan, atau kegagalan sekutu menyetor dana. Ketika sengketa timbul, barulah terlihat bahwa hal yang tampak administratif itu menentukan keputusan, uang, dan cara keluar. Akta pendirian bukan sekadar langkah menuju pendaftaran usaha. Akta ini menjadi aturan dasar bagi perusahaan dan para sekutunya.
Ringkasnya: Undang-Undang Perusahaan, terutama Pasal 158 untuk perseroan terbatas (LLC), mewajibkan informasi pokok dalam akta pendirian, termasuk sekutu, modal, penyertaan, pengelolaan, pengalihan, keputusan, serta laba dan rugi. Jangan berhenti pada daftar persyaratan hukum. Tinjau wewenang, keputusan, sengketa, pembiayaan, dan mekanisme keluar. Bedakan akta pendirian dengan beberapa sekutu dari anggaran dasar perusahaan beranggota tunggal.
1. Dokumen apa yang mendirikan perusahaan?
Undang-Undang Perusahaan menggunakan dokumen berbeda untuk setiap bentuk perusahaan. LLC dengan beberapa sekutu memakai akta pendirian untuk mencatat informasi pokok dan mengatur hubungan mereka. LLC beranggota tunggal memakai anggaran dasar berdasarkan Pasal 157. Beberapa bentuk lain juga memakai anggaran dasar, bukan akta pendirian. Periksa model yang tepat sebelum mengambil klausul dari perseroan saham atau persekutuan profesi jenis lain.
Perbedaannya bukan sekadar judul. Aturan wajib mengenai pengelolaan, pengalihan, rapat, dan pemungutan suara dapat berbeda menurut bentuk perusahaan. Mengubah judul saja tidak menyelesaikan masalah; isinya harus sesuai dengan bentuk yang akan didaftarkan.
2. Ketentuan wajib yang jangan terlewat
Pasal 158 mengatur informasi yang dicantumkan dalam akta pendirian LLC, termasuk nama dan data sekutu, nama perusahaan, kantor terdaftar dan tujuan usaha, modal dan alokasinya, pengakuan bahwa setoran telah dibayar, jangka waktu jika ada, pengelolaan, pengalihan, pemberitahuan dan keputusan sekutu, pembagian laba dan rugi, tahun buku, dan pembubaran. Lampirkan pula pernyataan pendiri tentang kepatuhan dan, bila diwajibkan, pernyataan atau laporan penilaian atas setoran non-tunai.
Mencantumkan semua pokok itu tidak menjamin kelancaran pengelolaan. Klausul bahwa pengelola menjalankan perusahaan belum mengatur pinjaman, penjaminan, atau transaksi penting. Pembagian laba menurut penyertaan belum menjawab kapan distribusi disetujui atau berapa dana ditahan untuk operasional. Tinjau rincian yang dibolehkan untuk menjalankan maksud para sekutu tanpa melanggar hukum.
3. Modal dan penyertaan bukan sekadar angka
Periksa total modal, penyertaan setiap sekutu, apakah setoran berupa uang atau non-tunai, kapan dan bagaimana pembayaran dilakukan, dan apa buktinya. Setoran berupa aset atau hak non-tunai dapat memerlukan penilaian dan persetujuan khusus. Hindari nilai nominal yang tidak mencerminkan kenyataan ekonomi atau penggolongan dana yang harus dikembalikan sebagai modal tanpa analisis.
Pisahkan kepemilikan modal dari hak yang timbul karena pinjaman sekutu atau imbalan jasa maupun pengelolaan. Sekutu dapat menjadi kreditur berdasarkan pinjaman terpisah atau menjadi pekerja. Kedudukan itu tidak otomatis menambah hak atas laba. Dokumen perlu membedakan jumlah yang disetor sebagai modal dari kewajiban yang mungkin timbul bila diperlukan dana tambahan.
4. Siapa yang mengelola dan apa wewenangnya?
LLC dapat memiliki satu atau lebih pengelola, baik sekutu maupun bukan. Akta pendirian atau keputusan sekutu dapat mengatur tata kelola dan mayoritas yang diperlukan jika ada lebih dari satu pengelola. Sebutkan wewenang yang dapat dijalankan sendiri dan keputusan yang menjadi hak para sekutu, seperti pinjaman besar, pelepasan aset penting, kontrak pihak berelasi, atau pembukaan cabang di luar rencana usaha.
Tetapkan batas wewenang internal untuk keuangan dan kontrak, tetapi jangan menganggap batas itu otomatis mengikat setiap pihak ketiga yang beriktikad baik tanpa langkah hukum yang berlaku. Bedakan delegasi kepada staf, wewenang pengelolaan yang terdaftar, dan keputusan yang diserahkan kepada para sekutu menurut hukum dan dokumen pendirian.
5. Pengalihan kepemilikan dan mekanisme keluar
Sengketa sering terjadi karena para sekutu belum mengatur penjualan atau pengalihan penyertaan ketika ada perbedaan pendapat, kematian, atau perubahan keadaan keuangan. Tinjau aturan dan kesepakatan mengenai pengalihan dan hak sekutu lain, penetapan harga, pembayaran, dokumen, dan pemberitahuan. Dalam batas yang dibolehkan, standar penilaian atau penilai independen lebih berguna daripada hanya merujuk pada “nilai pasar”.
Jika usaha bergantung pada keahlian pendiri yang ikut bekerja, tentukan dampak penghentian kerja terhadap kontrak dan kewajiban yang sah. Jangan samakan upaya hukum atas pelanggaran hubungan kerja dengan kepemilikan penyertaan. Perjanjian antar-sekutu terpisah dapat membantu selama selaras dengan akta pendirian dan tidak menghindari persyaratan perubahan atau pendaftaran.
6. Laba, rugi, keputusan, dan tahun buku
Laba yang dapat dibagikan bergantung pada pembukuan, persetujuan, dan ketentuan hukum, bukan proyeksi pendapatan para sekutu. Atur pembagian laba dan rugi, persetujuan pembukuan, waktu distribusi, dan penyisihan dana untuk kewajiban perusahaan. Tentukan cara pemberitahuan, pemungutan suara, dan pencatatan keputusan. Antisipasi suara berimbang dan kebuntuan.
Jangan memakai klausul pembagian untuk menutupi laba akuntansi atau memaksa pembayaran yang tidak sejalan dengan keadaan keuangan perusahaan. Tentukan awal dan akhir tahun buku karena berpengaruh pada siklus akuntansi, dokumentasi, keputusan, serta tenggat.
7. Daftar periksa sebelum menandatangani
| Klausul | Pertanyaan utama |
|---|---|
| Informasi sekutu | Apakah nama, kapasitas, penyertaan, dan identitas sesuai dengan dokumen? |
| Modal | Apakah pembayaran dan penilaian setoran tunai atau non-tunai sudah jelas? |
| Pengelolaan | Siapa yang menandatangani, meminjam, dan menjual, dan apa yang perlu keputusan sekutu? |
| Keluar | Bagaimana penyertaan dialihkan, nilainya ditentukan, dan wanprestasi ditangani? |
| Laba | Bagaimana pembukuan dan pembagian laba disetujui, dan apa yang dapat ditahan? |
| Perbedaan pendapat | Bagaimana sekutu diberi tahu, kebuntuan ditangani, dan sengketa diselesaikan? |
Periksa juga tujuan usaha, kegiatan berizin, kantor terdaftar, dan ketidaksesuaian dengan perjanjian antar-sekutu, keputusan pendirian, atau mandat bank. Simpan versi terdaftar serta tanggal setiap perubahan. Mengandalkan versi yang telah diganti dapat menimbulkan sengketa baru.
8. Contoh hipotetis
Tiga sekutu menyepakati modal 300.000 riyal Saudi, masing-masing memiliki sepertiga, dan satu sekutu menjadi pengelola. Enam bulan kemudian usaha memerlukan dana tambahan, dan pengelola meminjam 500.000 riyal atas nama perusahaan. Sekutu lainnya menggugat keputusan itu. Jumlah pinjaman saja tidak menentukan keabsahannya. Periksa wewenang terdaftar, akta pendirian, keputusan, keadaan, dan cara pihak lawan bertransaksi dengan perusahaan. Batas pinjaman dan persetujuan yang jelas dapat mempersempit sengketa internal, sedangkan dampak bagi pihak ketiga tetap perlu dikaji.
Pertanyaan umum
Bisakah akta pendirian diubah setelah pendaftaran?
Bisa, dengan tunduk pada Undang-Undang Perusahaan serta tata cara pengambilan keputusan dan pendaftaran yang berlaku. Kesepakatan lisan tidak menggantikan langkah formal untuk perubahan material.
Apakah perjanjian antar-sekutu menggantikan akta pendirian?
Tidak. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Kesepakatan privat tidak boleh bertentangan dengan aturan wajib atau persyaratan akta pendirian dan pendaftarannya.
Apakah setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas utang perusahaan?
LLC memiliki kekayaan yang terpisah. Sekutu tidak bertanggung jawab secara pribadi hanya karena memiliki penyertaan, kecuali dalam batas atau keadaan yang ditetapkan hukum atau atas kewajiban yang ia tanggung secara terpisah.
Kesimpulan
Akta yang paling berisiko bukan selalu yang tidak memuat nama atau nomor pendaftaran, melainkan yang mendirikan perusahaan tanpa rencana jelas untuk pembiayaan, konflik, ekspansi, atau keluarnya sekutu. Periksa informasi wajib, lalu uji wewenang pengelolaan, keputusan, penyertaan, dan perjanjian tambahan dalam skenario nyata sebelum kelemahan dokumen memicu perkara.
Rujukan hukum resmi
- Undang-Undang Perusahaan Saudi: dokumen pendirian dan perseroan terbatas
- Kementerian Perdagangan: mendirikan perseroan terbatas
Penulis: Pengacara Fuaad Punjabi | Sumber ditinjau: 18 November 2026
Materi ini merupakan edukasi hukum umum dan bukan pengganti pemeriksaan fakta serta dokumen setiap perkara. Prosedur dan hasil dapat berbeda menurut yurisdiksi dan sifat hubungan.
Add New Comment